Istilah hukum acara pidana adalah “hukum proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana”. Belanda memakai istilah starfvordering” yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana.
Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana subtantif (materil) maupun hukum acara pidana (formil) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana subtantif (materil), sehingga disebut hukum pidana formil atau hukum acara pidana.
Sehingga pada praktek di lapangan dalam penegakan hukum pidana, KUHAP menyatakan bahwa Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim merupakan penegak hukum yang sah. Dalam menegakan hukum harus lah memakai penelaran hukum, agar tercapainya kebenaran yang benar benar mememakai nalar serta mencapai persepsi keadilan yang hakiki.
Pada era modern ini banyak kasus-kasus pidana yang ending tidak memuaskan dalam pandangan masyarakat. Salah satunya kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Biasa yang dilakukan oleh rakyat kecil. Maka dari sini lah Teori Penalaran Hukum sangat di butuhkan hakim dalam memutuskan sesuatu perkara yang sangat sulit maupun perkara yang terfokus kepada keadilan bagi masyarakat.
Saya sebagai penulis blog ini berpendapat bahwa ada beberapa kasus dimana kasus tersebut tidak memakai penalaran hukum. contoh kasus yaitu kasus pembunuhan mirna yang memakai racun katanya. Berikut penjelasan Teori Penalaran Hukum (legal reasioning).
Penalaran hukum (legal reasoning)
adalah kegiatan berpikir problematis tersistematis (gesystematiseerd
probleemdenken) dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan
sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum dapat didefinisikan
sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang
multiaspek (multidimensional dan multifaset).[1]
Penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir
problematis tersistematis mempunyai ciri-ciri khas. Menurut Berman ciri khas
penalaran hukum adalah:
1) Penalaran
hukum berupaya mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum dan
putusan-putusan hukum. Dasar berpikirnya adalah asas (keyakinan) bahwa hukum
harus berlaku sama bagi semua orang yang termasuk dalam yuridiksinya.Kasus yang sama harus diberi putusan yang
sama berdasarkan asas similia
similibus (persamaan);
2) Penalaran
hukum berupaya memelihara kontinuitas dalam waktu (konsistensi historikal).
Penalaran hukum akan mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah terbentuk
sebelumnya dan putusan-putusan hukum terdahulu sehingga menjamin stabilitas dan
prediktabili-tas;
3) Dalam
penalaran hukum terjadi penalaran dialektikal, yakni menimbang-nimbang
klaim-klaim yang berlawan-an, baik dalam perdebatan pada pembentukan hukum
maupun dalam proses mempertimbangkan pandangan dan fakta yang diajukan para
pihak dalam proses peradilan dan dalam proses negosiasi.[2]
Ada beberapa pakar yang menyebutkan
langkah-langkah dalam penalaran hukum. Kenneth J. Vandevelde menyebutkan lima
langkah penalaran hukum, yaitu:
1)
Mengidentifikasi sumber hukum yang
mungkin, biasanya berupa
peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (identify the applicable
sources of law);
2)
Menganalisis sumber hukum tersebut untuk
menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (analyze
the sources of law);
3)
Mensintesiskan aturan hukum tersebut ke
dalam struktur yang
koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di
bawah aturan umum (synthesize the applicable
rules of law into a coherent structure);
4)
Menelaah fakta-fakta yang tersedia (research
the available facts);
5)
Menerapkan struktur aturan tersebut
kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari
fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan
hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (apply the structure of rules
to the facts).[3]
Gr.
van der Brught dan J.D.C. Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus
dilakukan seorang hakim dalam menghadapi suatu kasus antara lain:
1)
Meletakkan
kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah
ikhtisar (peta), artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah
kasus (menskematisasi);
2)
Menerjemahkan
kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi, pengkualifikasian);
3)
Menyeleksi aturan-aturan hukum yang
relevan;
4)
Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi)
terhadap aturan-aturan hukum itu;
5)
Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus;
6)
Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji)
argumen-argumen dan penyelesaian;
Sedangkan Shidarta menyebutkan enam langkah
utama penalaran hukum, yaitu:
1)
Mengidentifikasi fakta-fakta untuk
menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh
hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
2)
Menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus
tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan
perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (legal term);
3)
Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum
yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam
aturan hukum itu (the policies underlying those rules), sehingga
dihasilkan
4)
suatu struktur (peta) aturan yang koheren
5)
Menghubungkan struktur aturan dengan
struktur kasus;
6)
Mencari alternatif-alternatif penyelesaian
yang mungkin;
7)
Menetapkan pilihan atas salah satu
alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.[5]
Dalam proses penerapan hukum secara secara
teknis operasional dapat didekati dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui penalaran
hukum induksi dan deduksi. Penanganan suatu perkara atau sengketa di pengadilan
selalu berawal dari langkah induksi berupa merumuskan fakta-fakta, mencari
hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitasnya. Melalui langkah ini,
hakim pengadilan pada tingkat pertama dan kedua adalah judex facti. Setelah langkah induksi diperoleh
atau fakta-faktanya telah dirumuskan, maka diikuti dengan penerapan hukum
sebagai langkah deduksi. Langkah penerapan hukum diawali dengan identifikasi
aturan hukum.[6]
Dalam identifikasi aturan hukum seringkali
dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (leemten in het recht),
konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma yang kabur (vage
normen) atau norma tidak jelas.[7] Dalam menghadapi konflik antar norma
hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas
preferensi), yaitu:
1)
Lex superiori derogat legi inferiori, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan
melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
2)
Lex specialis derogat legi generali, yaitu
peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau
peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
3)
Lex posteriori derogat legi priori, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan
peraturan yang lama.[8]
Di samping itu ada langkah praktis untuk
menyelesaikan konflik tersebut antara lain pengingkaran (disavowal),
reinterpretasi, pembatalan (invalidation), dan pemulihan (remedy).[9] Dalam
hal menghadapi norma hukum yang kabur atau norma yang tidak jelas, hakim
menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya. Penafsiran oleh hakim
merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima
oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode
interpretasi adalah saran atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.[10]
Mungkin masyarakat telah mengikuti kasus kematian mirna tersebut, dimana kepolisian menjadikan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka, status yang di berikan kepolisian terhadap Jessica tersebut di ambil dari kejadian dimana mirna meminum kopi vietnam yang di pesan oleh jessica. akan tetapi tidak ada satu orang pun atau alat bukti lain yang menyatakan dan melihat jessica telah memasukan sianida ke dalam kopi vietnam yang di minum mirna.
hal ini menjadi suatu tanda tanya bagi masyarakat dan praktisi hukum. Dalam KUHAP yang dinyatakan alat bukti tindak pidana iyalah : Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:
1). Keterangan saksi
Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
2). Keterangan ahli
Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
3). Surat
Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
- berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4). Petunjuk
Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
5). Keterangan terdakwa
Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
5). Keterangan terdakwa
Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
dari keterangan di atas tidak satu pun keterangan saksi yang bisa membuktikan jessica telah meracuni mirna. yang menjadi tanda tanya adalah mengapa kepolisian mengambil kesimpulan bahwa jessica sebagai tersangka. kepolisian hanya mengambil kesimpulan bahwa jessica lah yang melakukan komunikasi paling dekat terhadap mirna sebelum kematian mirna terjadi. hal yang membuat aneh setelah di P21 kan dan dilimpahkan ke Kejaksaan Jessica berubah status menjadi terdakwa.
kita tunggu saja apakah Hakim yang menangani kasus ini memakai penalaran hukum, ?
semoga apa pun yang di putuskan hakim adil bagi keluarga korban dan jessicca.
